Baru 1 Tahun Mengajar, Honorer Lulus PPPK Jalur RTG, Muncul Kecurigaan Ada Ordal

BACA JUGA:Harga BBM Naik! Ini Rincian Lengkap Daftar Harga BBM Hari Ini 3 Januari 2025

Kontroversi ini semakin panas ketika muncul dugaan mengenai penggunaan 'ordal', istilah yang merujuk pada praktik menyimpang dalam proses seleksi. Beberapa netizen berpendapat bahwa Erlinda mungkin memanfaatkan jaringan atau 'orang dalam' untuk memuluskan jalannya dalam seleksi PPPK melalui jalur RTG. 

Di media sosial, netizen mulai menyebarkan spekulasi bahwa ada oknum yang mencoba mengakali sistem demi kepentingan pribadi. 

Salah satu komentar di X, platform media sosial, menegaskan, "Mau lurusin aja nih, takut ada yg salah paham. alumni PPG Prajabatan (calon guru sesuai aturan dan UU yg berlaku) vs guru honorer siluman ngajar <2 tahun (aturannya TMT harus ≥2 tahun) tapi manipulasi data."

Lebih lanjut, seorang pengguna media sosial lainnya menambahkan, "Ramai-ramai ngakalin sistem. Sesuatu yang diawali dengan tidak jujur, pada akhirnya tidak akan berkah. Padahal guru pekerjaan mulia, sayangnya ada oknum-oknum yang masuknya pakai cara kotor. Malu ketemu siswa, ngomong panjang lebar ngajarin kebaikan tapi dirinya sendiri tidak punya integritas." 

Komentar-komentar ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap praktik yang dianggap tidak etis dan bisa merusak integritas profesi guru.

BACA JUGA:Maksud Hati Ingin Berkencan Lewat MiChat, Malah Berujung Dianiaya dan Diancam

Namun, di tengah kontroversi tersebut, sebagian netizen berspekulasi bahwa Erlinda mungkin telah mengabdi sebagai guru honorer sejak masa SMA. 

Meskipun spekulasi ini menarik, kemungkinan tersebut terhambat oleh regulasi yang mengharuskan kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Mengingat Erlinda baru lulus S1 pada tahun 2023, pertanyaan mengenai keabsahan pengalamannya sebagai guru honorer menjadi semakin kompleks.

BACA JUGA:Daftar Tunjangan PPPK Tahun 2025, Kesejahteraan Guru juga Semakin Meningkat

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses seleksi PPPK jalur RTG, terutama terkait dengan keabsahan data yang digunakan. 

Publik berhak mendapatkan kejelasan agar tidak terjadi keraguan terhadap sistem yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil kepada semua calon pegawai pemerintah.

 

Tianzi Agustin

Sumber: