Presiden Teken Inpres Percepatan Pembangunan Pulau Enggano Bengkulu, Ketua DPD RI Sultan: Terima Kasih

JAKARTA, RBTV.DISWAY.ID - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah meneken Inpres Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu.

Putra Bengkulu ini juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap respon cepat Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan aksesibilitas di Pulau Enggano Bengkulu.

BACA JUGA:Perkuat Gizi dan Ekonomi, BRI Salurkan Pembiayaan untuk Koperasi Bahan Pangan MBG di Riau

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini mengatakan pihaknya telah memberikan perhatian dan pengawasan khusus terhadap penyelesaian masalah aksesibilitas yang diakibatkan oleh pendangkalan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

"Atas nama masyarakat Bengkulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Keputusan strategis yang diambil secara cepat terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Enggano merupakan bukti kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya di Pulau terluar dan terdepan NKRI," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (25/06).

BACA JUGA:Tabut, Kekayaan Budaya Bengkulu yang Tercatat hingga Belanda, Ini Sejarah dan Tahapan Ritualnya

Sultan menyatakan jika langkah cepat presiden Prabowo menjadi angin segar dan harapan ribuan masyarakat Pulau Enggano yang terisolasi sejak awal tahun ini.

Kami juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian bersama dari pimpinan DPR RI terhadap daerah kami.

"Ini tentang nasib dan kehidupan masyarakat Enggano yang sehari-hari sangat bergantung pada alat transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian. Potensi pertanian terutama Pisang, perikanan dan peternakan sapi Enggano adalah sumber pangan yang penting bagi Bengkulu," tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

BACA JUGA:8 Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025: Pendaftaran Dibuka 29 Juni 2025

Sultan yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua DPD RI mengaku pernah beberapa kali berkunjung ke Pulau Enggano.

Kami sangat memahami urgensi dan pentingnya infrastruktur pelabuhan dan kapal angkutan umum bagi masyarakat di daerah kepulauan.

"Masih banyak Enggano Enggano lainnya di banyak wilayah yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu DPD RI secara kelembagaan terus berupaya menyelesaikan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mendorong pelayanan publik di Pulau-pulau terluar dan terdepan," tutupnya.

Sumber: