Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak merosot di bawah garis kebutuhan hidup minimum.
Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45, dan GBHN secara nyata.
Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga turut menjangkau sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan keluarganya.
Sebagai sebuah upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah. Merupakan indikator perkembangan ekonomi pendapatan per kapita.
UMR dalam Komponen Gaji Karyawan
UMR merupakan bagian dari besaran gaji minimum yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Berdasarkan Pasal 41 PP Pengupahan, UMR adalah upah minimum yang bisa terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
BACA JUGA:5 Zodiak Ini Diramal Dapat Rezeki Melimpah dan Sukses di Tahun 2024, Zodiak Kamu Termasuk?
Dalam undang-undang disebutkan bahwa karyawan menerima sebesar minimal 75% gaji pokok dan 25% tunjangan tetap.
Penetapan UMR, UMK dan UMP juga harus dipatuhi oleh perusahaan untuk menggaji karyawannya. Jika tidak, perusahaan tersebut bisa mendapatkan sanksi pidana kurungan maupun denda.
Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan jika ada perusahaan yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan angka UMK maupun UMP yang berlaku. Nah, jika hal itu terjadi, maka perusahaan harus mengajukan penangguhan kepada gubernur setempat.
Nantinya, gubernur bisa menolak atau menyetujui penangguhan tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu perusahaan juga harus mematuhi nominal yang sudah ditetapkan dalam SK. Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi.
Pada dasarnya, upah minimum bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pelamar dan perekrut. Hal ini tentunya berkaitan dengan ketentuan besaran upah tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
BACA JUGA:Intip Peruntungan Keuangan 12 Zodiak di Akhir Tahun 2023, Aries Hati-hati dalam Pengeluaran
Nah, setiap perjanjian yang menetapkan upah lebih rendah dari UMP, maka kesepakatan tersebut dianggap batal.
Jika kamu sebagai karyawan merasa tidak digaji secara adil dan tidak sesuai dengan angka UMK dan UMP yang berlaku, maka kamu bisa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
Prosedur penyelesaian masalah berikut diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.