Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN.
Anas menekankan bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju Smart Government.
Dalam penerapan smart government yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile di IKN diperlukan dukungan digitalisasi sistem pemerintahan
BACA JUGA:Cara Pinjam Uang di Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah, Ini Syarat dan Langkah Pengajuannya
Digitalisasi berperan sentral sejak awal (Digital by Design) yang didukung oleh strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas melalui GovTech.
Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada masa transisi perpindahan ke IKN.
Sementara itu, berdasarkan materi pemaparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), langkah untuk memindahkan ASN ke Nusantara yaitu penilaian kriteria ASN dilakukan oleh unit kepegawaian masing-masing kementerian atau lembaga dengan kriteria:
1. Jenjang pendidikan ASN minimal D3
2. Memperhatikan batasan usia pension
3. Data kinerja ASN
4. Data kompetensi dan potensi ASN.
BACA JUGA:Begini Cara Pinjam Uang BNI Fleksi, Cair Hingga Rp500 Juta dengan Tenor sampai 15 Tahun
Target pemerintah, total ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara selama rentang 2024-2045 yaitu 100.023 orang, terdiri dari pejabat negara 956 orang, 3.264 orang sebagai dari jabatan pimpinan tinggi, 95.803 orang dengan jabatan fungsional.
Pemerintah juga menyiapkan skema awal pemindahan ASN berdasarkan demografi berbasis pendidikan dan gender.
Data Bappenas, mayoritas ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara berjenis kelamin laki-laki 54 persen.
Sementara berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas ASN yang akan dipindahkan memiliki latar belakang pendidikan S1 51,3 persen, S2 26,7 persen, dan D3 14,8 persen.