Kewajiban tersebut bisa saja gugur apabila mantan istri nusyuz (durhaka) sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya.
BACA JUGA:Pasutri Wajib Tahu, Ini Hak Istri yang Menggugat Cerai Suami
Hal itu berdasarkan firman Allah SWT Surat At-Talaq ayat 1,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru,” (Q.S At-Talaq Ayat 1).
BACA JUGA:Upacara Hari Lahir Pancasila di Blok Rokan, Ini Persiapan Pemda Riau dan Pekanbaru
Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda,
“Perempuan beriddah yang bisa dirujuk oleh (mantan) suaminya berhak mendapat kediaman dan nafkah darinya,” (Syekh Abu Syuja, al-Ghâyah wa al-Taqrîb, terbitan Alam al-Kutub, hal. 35).
Adapun kewajiban mantan suami menurut UU Perkawinan. Ketika hakim pengadilan agama telah menjatuhkan putusan cerai pada suatu pasangan, ini tidak berarti bahwa kewajiban mantan suami terputus begitu saja. Meski sudah bercerai, mantan suami masih memiliki kewajiban yang menjadi hak-hak mantan istri.
Terkait kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah bercerai bahkan telah diatur dalam hukum positif yang diakui di Indonesia. Hukum positif sendiri adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu.
BACA JUGA:Upacara Hari Lahir Pancasila di Blok Rokan, Ini Persiapan Pemda Riau dan Pekanbaru
Secara sederhana, hukum positif adalah hukum yang diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa. Hukum positif itu berasal dari bahasa latin yaitu, Ius Positum atau Ius Constitutum yang kedua istilah ini pengertiannya juga sama.
Hukum positif itu ada di setiap negara dengan istilah yang berbeda-beda yang tujuannya juga sama yaitu mengatur kehidupan masyarakatnya. Contoh hukum positif antara lain adalah Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan sebagainya.
Adapun hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut, disebutkan ada kewajiban yang tidak terputus meski pasangan suami istri sudah bercerai.
BACA JUGA:Sudah Berlaku, Ini Ketentuan Pengendara yang Wajib Punya SIM C1
Salah satu kewajiban mantan suami setelah bercerai yang tidak terputus adalah kewajiban terhadap anak, jika perkawinan sebelumnya menghasilkan keturunan.
Adapun kewajiban mantan suami terhadap anak ini dijelaskan dalam Pasal 41, yang bunyinya sebagai berikut:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
BACA JUGA:Uang Nasabah Hilang di Rekening, Apa Penjelasan Pihak Bank Mandiri?
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Demikianlah informasi tentang Kewajiban suami setelah mencerai istri menurut Islam dan undang-undang perkawinan. Semoga bermanfaat.
Tianzi Agustin