Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya yaitu mengabdi kepada rakyat.
Melalui perhitungan untung-rugi, pemimpin hasil money politics tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda.
BACA JUGA:Pasangan Dempo-Bang Ken Siapkan 213.099 Dukungan untuk Perbaikan Verifikasi Faktual
Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi.
Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik. Secara rutin, pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah besar, memaksa korupsi.
BACA JUGA:Sederet Pemain Premier League Yang Menghiasi Partai Final Euro 2024, di Tim Spanyol ada 3 Pemain
3. Aspek Hukum
Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya.
Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.
BACA JUGA:ESG Mission AHM, Astra Motor Bengkulu Beri Edukasi Green Kalcer, Mengolah Limbah Rumah Tangga
Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.
BACA JUGA:Dua Warga Bengkulu Utara Ditembak di Perkebunan PT Agricinal, Begini Kronologinya
Demikian informasi mengenai lembaga pemerintahan yang paling banyak terjerat kasus korupsi di tahun 2024, berserta faktor penyebabnya. Semoga bermanfaat.
(Nutri Septiana)