2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah
Pertumbuhan ekonomi adalah faktor kunci lainnya dalam penentuan UMP. Jika ekonomi suatu daerah atau negara tumbuh dengan baik, ada potensi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan UMP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Untuk 2025, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum atau di provinsi tertentu positif, maka kemungkinan besar UMP akan mengalami kenaikan.
Sebaliknya, jika perekonomian sedang lesu, pemerintah mungkin akan cenderung untuk menaikkan UMP dengan lebih hati-hati agar tidak membebani sektor usaha.
3. Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas tenaga kerja yang meningkat juga berperan penting dalam kenaikan UMP. Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja dalam suatu periode waktu. Jika produktivitas meningkat, perusahaan memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan keuntungan, yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan upah.
Kenaikan produktivitas biasanya terjadi seiring dengan adopsi teknologi baru, pelatihan karyawan, atau perbaikan dalam manajemen perusahaan. Jika produktivitas pekerja meningkat secara signifikan, pemerintah mungkin akan melihat hal ini sebagai alasan yang sah untuk menaikkan UMP di tahun 2025.
BACA JUGA:BNI Buka Lowongan Kerja, Lulusan S1 dan S2 Silakan Daftar
4. Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang Terkait
Kebijakan pemerintah terkait upah minimum juga sangat mempengaruhi kenaikan UMP. Setiap tahun, pemerintah mengeluarkan keputusan mengenai penetapan UMP berdasarkan perhitungan yang mencakup berbagai faktor ekonomi.
Pemerintah menggunakan formula yang menggabungkan angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta data sosial-ekonomi lainnya untuk menentukan besaran kenaikan UMP.
Pada tahun 2025, kebijakan pemerintah mengenai upah minimum mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pasca-pandemi dan berbagai perubahan ekonomi yang terjadi. Jika pemerintah ingin mendorong kesejahteraan pekerja, mungkin akan ada tekanan untuk menaikkan UMP.
Namun, keputusan ini juga harus mempertimbangkan kemampuan sektor usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
5. Kondisi Sosial dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah angka yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan transportasi.