Apakah Istri Dapat Harta Gono Gini jika Suami Selingkuh atau Sebaliknya? Begini Pembagiannya Menurut Hukum

Berikut harta gono gini istri jika suami selingkuh, atau sebaliknya, dan cara pembagiannya menurut undang-undang dan hukum islam:

BACA JUGA:KUR BCA Online 2024, Pinjaman Rp 125 Juta Cicilan Mulai Rp2 Jutaan dan Ini Link Pengajuannya

1. Pembagian Harta Gono Gini Menurut Undang-undang

Pembagian harta gono gini dalam proses perceraian diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri.

Dalam kasus perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak.

Pembagian harta gono gini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing suami dan istri.

Ini berarti, jika suami dan istri memiliki agama atau adat yang berbeda, pembagian harta akan mengikuti hukum agama atau adat masing-masing, atau bahkan hukum negara jika ada ketentuan khusus yang mengaturnya.

BACA JUGA:Kredit Mobil Daihatsu Sigra DP Rp 30 Juta, Segini Besaran Cicilan untuk Tenor 12-60 Bulan, Masa Ga Tertarik

Meskipun harta gono gini harus dibagi secara adil, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-undang:

1. Harta bawaan: Ini mencakup harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah atau harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta pribadi. Harta ini tidak termasuk dalam harta bersama dan tidak harus dibagi saat perceraian.

2. Harta warisan atau wasiat: Harta yang diperoleh melalui warisan atau wasiat yang ditujukan khusus untuk salah satu pihak juga tidak termasuk dalam harta bersama dan tidak harus dibagi saat perceraian.

3. Harta hadiah atau penghargaan: Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau penghargaan yang tidak bersifat biasa juga dikecualikan dari pembagian harta bersama.

BACA JUGA:KUR BSI Online 2024, Pinjaman Rp 50 Juta Bebas Bunga dan Ini Link Pengajuannya

Jika terjadi perselisihan mengenai pembagian harta gono gini, maka kedua belah pihak dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan negeri untuk diputuskan secara adil.

Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kontribusi finansial dan non-finansial dari masing-masing pihak dalam memperoleh dan mengelola harta tersebut sepanjang perkawinan.

Sumber: