Brosur KUM Mandiri 2024, Tabel Angsuran Pinjaman Rp 5-25 Juta, Lengkap dengan Syarat dan Cara Pengajuan

Namun, realisasinya bank pelaksana menentukan syarat penyertaan agunan bagi masyarakat pelaku UMKM yang mengajukan permohonan KUR ini.

Penyertaan agunan pada KUR disesuaikan dengan skemanya. Untuk pengajuan KUR dengan plafon Rp 5 juta, tidak ada penyertaan agunan aset fisik. 

BACA JUGA:Simpel, Begini Cara Pinjam Uang di Agen BRILink, Persyaratan Utama Wajib Sudah Menikah dan Punya Usaha

Artinya agunan yang menjadi jaminan pengembalian kredit adalah usaha yang dibiayai tersebut. Sementara untuk pengajuan KUR dengan plafon mencapai lebih dari Rp 20 juta, bank pelaksana mensyaratkan adanya penyertaan agunan aset fisik baik berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun sertifikat tanah atau rumah.

BACA JUGA:Bunga Pinjaman Kredit Pintar? Biaya Provisi, Denda Telat Angsuran dan Rumus Hitung Angsuran Pinjaman

Untuk penyaluran KUM, bank mensyaratkan penyertaan agunan aset fisik tanpa membedakan limit plafon yang diajukan. 

Artinya, berapapun plafon kredit yang diajukan dan disalurkan, masyarakat pelaku UMKM diharuskan untuk menyertakan agunan. Maklum saja, mengingat penyaluran KUM ini tidak memperoleh jaminan dari pemerintah.

BACA JUGA:Simulasi Pinjaman Kredit Pintar, Angsuran Per Bulan Cuma Rp 900 Ribuan, Suku Bunga Rendah

5. Syarat pengajuan kredit

Baik KUR maupun KUM mensyaratkan adanya usaha yang layak, tetapi belum bankable dalam hal penyerahan agunan. 

Usaha layak dan bankable yang dimaksudkan adalah usaha yang menghasilkan produk atau jasa yang mampu memberi nilai tambah bagi pelakunya, menghasilkan keuntungan sehingga mampu membayar kewajiban pokok kredit, namun belum dinilai layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank secara umum.

BACA JUGA:Pinjaman Dana Tunai BNI Bunga 1 Persen, Begini Cara Pinjam Uang Mulai dari Rp 1 Juta

Ketentuan umur atau usia usaha yang membedakan KUR dengan KUM. Pada KUR, masyarakat pelaku UMKM disyaratkan untuk memiliki usaha yang telah berjalan minimal selama 6 bulan.

Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari desa atau kelurahan.

Sementara pada KUM, bank pelaksana mensyaratkan bagi para pelaku UMKM yang ingin mengajukan kredit ini harus memiliki usaha layak yang telah berjalan minimal 2 tahun.

Sumber: