Bangladesh Rusuh, Ini Pemicu Kerusuhan yang Timbulkan 300 Lebih Korban Jiwa

Lagu-lagu rap dan kampanye media sosial memperkuat seruan agar Hasina mengundurkan diri.

Protes tersebut juga berubah menjadi kekerasan yang menuntut pengunduran diri Hasina. Perdana Menteri Hasina, yang memimpin sejak 2009, dituduh memperkuat kekuasaan melalui lembaga negara dan menekan perbedaan pendapat.

BACA JUGA:Hari Pengayoman Ke-79, Lapas Curup Laksanakan Bakti Sosial Kumham Peduli Dan Berbagi

Fakta-fakta Penting Kerusuhan di Bangladesh

Terdapat sejumlah fakta kerusuhan Bangladesh yang menelan banyak korban selama satu bulan terakhir.

Berikut ini fakta-fakta kerusuhan Bangladesh, terkait tuntutan massa hingga jumlah korban yang dilansir dari laman trito,id:

1. Demo dan kerusuhan Bangladesh terjadi di beberapa kota

Demo dan kerusuhan Bangladesh dilaporkan terjadi di beberapa kota. Mengutip Reuters, demo massa melakukan demo di Barsial, Sirajganj, Magura, Comilla, Feni, dan Dhaka.

Terlepas demo menyebar di berbagai wilayah Bangladesh, demo dan kerusuhan terbesar terjadi di ibu kota, yaitu Dhaka. Demo terakhir yang terjadi pada Minggu, 4 Agustus 2024, berlangsung di wilayah Dhaka massa memenuhi jalanan dan merusak fasilitas publik.

Massa juga membakar pusat perbelanjaan yang dibangun di jalan protokol. Polisi juga bersikap represif. Petugas kepolisian dilaporkan menembakkan gas air mata dan melemparkan granat kejut untuk membubarkan massa.

BACA JUGA:Simak, Ini 4 Keuntungan Investasi Apartemen, Termasuk Pertumbuhan Nilai Aset Menjanjikan

2. Massa menuntut PM Bangladesh mundur

Massa yang turun ke jalanan Bangladesh menuntut agar PM Sheikh Hasina mundur dari jabatannya.

Tuntutan ini disampaikan massa menyusul kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, lonjakan pengangguran, dan kebijakan yang dinilai menguntungkan pendukung pemerintah.

Tuntutan serupa juga disampaikan oleh partai oposisi BNP. Pihak BNP mendesak Hasina mengundurkan diri dan diganti dengan pemerintahan sementara yang netral. Mereka juga mengklaim bahwa Hasina melakukan kecurangan Pemilu pada 2014 dan 2018.

Sumber: