Bakal Calon Bupati Pati Pamer Saldo ATM Senilai Rp 200 Miliar Modal Pilkada
![Bakal Calon Bupati Pati Pamer Saldo ATM Senilai Rp 200 Miliar Modal Pilkada](https://rbtv.disway.id/upload/34771bacd9fc7934512078f029a058d2.jpeg)
Slamet Warsito, Paslon Bupati Pati 2024--
BACA JUGA:Jangan Buru-buru Resume Saat Daftar CPNS 2024, Ini Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan
Ditanya apakah tidak kehabisan logistik setelah berkali-kali kalah dalam Pilkada, Slamet menjawab tidak. Sebab, bagi dia, semua yang dia miliki sejatinya adalah milik Allah.
"Saya tidak punya apa-apa, yang punya Allah," kata pria yang berprofesi sebagai pengusaha di bidang konstruksi ini.
Terkait program apa yang hendak dia wujudkan seandainya terpilih jadi bupati, Slamet mengatakan akan membangun sektor infrastruktur dan pertanian serta melakukan penanganan banjir dan kekeringan.
BACA JUGA:Ngeri, Mantan Karyawan Tega Habisi Nyawa Bosnya Didepan Istri dan Anak, Begini Kronologinya
"Saya juga akan membangun waduk untuk menanggulangi banjir dan untuk pengairan sawah saat kemarau."
"Daerah di Pati yang biasanya hanya sekali nanam padi, bisa tiga kali kalau ada airnya."
"Kemudian waduk baru juga bisa untuk pembangkit listrik dan tempat rekreasi," jelas dia.
Slamet mengeklaim masyarakat Pati banyak yang sudah mengenal dirinya. Sebab, seluruh desa dan kelurahan di Pati yang jumlahnya 406 sudah pernah dia kunjungi setidaknya empat sampai lima kali.
BACA JUGA:Wajib Simak! Memahami Alur CPNS 2024 Agar Tidak Salah Langkah Waktu Seleksi Administrasi
Dia mengaku sering blusukan ke desa-desa untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.
"Saya sudah datangi semua desa, untuk kegiatan santunan yatim dan duafa, pembangunan tempat ibadah. Semua sudah saya titipi. Itu semua dari Gusti Allah, bukan milik saya, saya tidak punya apa-apa," ungkap dia.
BACA JUGA:CPNS LKPP 2024, Ada 78 Formasi, Simak Lokasi Penempatan dan Besaran Nilai Tukin PNS LKPP
Lantas, sebenarnya berapa gaji seorang Bupati dan Wakil Bupati? Berikut ulasannya.
Sebagai informasi tambahan, sesuai aturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 2000, terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakilnya. Pasal 2 menjelaskan, kepala dan wakil kepala daerah merupakan pejabat negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: