Tim Paslon Teddy Rahman dan Gustianto Lapor Bawaslu, Punya Bukti Dugaan Politik Praktis ASN

Hal tersebut menurutnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, telah mengatur netralitas ASN dan sanksi pidananya.

BACA JUGA:Ini Atensi Keras Sekda Bengkulu Utara untuk Kadis PUPR dan Kesehatan Pasca Pelantikan

"Kita sudah mengingatkan setiap Apel saya ingatkan terus untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada ini, mau calon manapun untuk tidak terlibat politik praktis, karena sanksinya sudah jelas ada pidananya," tegas Hadianto.

BACA JUGA:Pilkada 2024 Bengkulu Tanpa Putaran 2 dan Tanpa Pemungutan Suara Ulang, Ini Ketentuan untuk Paslon yang Kalah

(Hari Adiyono)

Sumber: