Rupanya Segini Gaji dan Fasilitas yang Diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2024

DKPP berwenang untuk memutus pelanggaran kode etik dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait. Putusan ini harus diterapkan dengan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi.

BACA JUGA:Terbaru, Segini Gaji Pegawai BPJS Kesehatan 2024, Cek Rincian Tunjangan yang Didapat

Kewajiban DKPP

Kewajiban DKPP diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan meliputi:

1. Menjaga Keadilan dan Transparansi

DKPP wajib menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

2. Menegakkan Kaidah Etika

DKPP harus menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mematuhi standar etika yang tinggi.

BACA JUGA:Ini Struktur Gaji di BUMN Bulog Terbaru 2024, Ada yang Gajinya Puluhan Juta Rupiah

3. Bersikap Netral

DKPP harus bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua keputusan DKPP diambil berdasarkan fakta dan bukti, bukan kepentingan pribadi.

4. Menyampaikan Putusan

DKPP bertanggung jawab untuk menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Ini memastikan bahwa semua keputusan DKPP dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Gaji PNS Penjaga Menara Mercusuar di Indonesia Tahun 2024, Terendah Gajinya Rp 3 Jutaan

Gaji dan fasilitas yang diterima oleh anggota DKPP pada tahun 2024 mencerminkan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu di Indonesia. 

Sumber: