Dugaan Korupsi Dana Atlet PON Aceh-Sumut, TTI Desak Polda Aceh Usut Anggaran Konsumsi Rp 42,5 Miliar

Berdasarkan data tersebut, harga satu porsi nasi kotak untuk konsumsi atlet ditetapkan sebesar Rp 51.000, sementara satu porsi snack dihargai Rp 19.000.

Namun, Nasruddin menyebutkan bahwa harga yang tertera dalam RAB tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Berdasarkan pengamatan kami, isi nasi kotak dan lauk pauknya tidak sebanding dengan harga yang tertera dalam RAB. Jika dihitung, isi nasi kotak paling hanya bernilai sekitar Rp 20.000, begitu juga dengan snack yang isinya paling hanya bernilai sekitar Rp 7.000 per kotak," kata Nasruddin.

Ia menilai adanya indikasi markup harga yang dilakukan oleh pihak penyedia, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas barang yang diterima oleh para atlet.

BACA JUGA:Statistik Mentereng Maarten Paes Saat Lawan Australia, Ada 5 Penyelamatan Penting Untuk Timnas Indonesia

Melihat adanya potensi kerugian negara yang sangat besar, Nasruddin mendesak agar Polda Aceh segera melakukan penyelidikan mendalam terkait pengadaan konsumsi tersebut.

Menurutnya, tindakan cepat dan tegas dari pihak kepolisian sangat diperlukan agar dugaan korupsi ini dapat segera diungkap sebelum terlambat.

“Kami meminta Polda Aceh untuk segera turun tangan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka peluang untuk menyelamatkan anggaran negara akan semakin kecil,” ujar Nasruddin.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa masalah ini sudah mulai meresahkan para atlet dan peserta PON Aceh-Sumut.

BACA JUGA:Perjuangan Gubernur Rohidin, 900 Orang Penyuluh Pertanian Lapangan Jadi Pegawai Instansi Vertikal

Nasruddin berharap Polda Aceh bisa bergerak cepat untuk memulihkan situasi sebelum masalah ini menjadi lebih besar.

Nasruddin menambahkan bahwa masih ada waktu bagi pihak berwenang untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa konsumsi atlet sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jika Polda Aceh bergerak cepat, menurut Nasruddin, nama baik Aceh bisa diselamatkan dari citra negatif yang mungkin dibawa oleh tamu-tamu dari luar daerah.

"Kita tidak ingin tamu-tamu yang datang ke Aceh pulang dengan kesan buruk hanya karena masalah konsumsi yang tidak sesuai standar," kata Nasruddin.

Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah anggaran, tapi juga tentang menjaga reputasi Aceh sebagai tuan rumah yang baik dan profesional dalam menyelenggarakan event olahraga nasional sebesar PON.

Sumber: