Nominalnya Fantastis! Segini Gaji Bawaslu Pusat hingga Kabupaten/Kota, Cek Tunjangan yang Diterima

3. Gaji Bawaslu Kabupaten/Kota

Ketua: Rp 11.540.700,00
Anggota: Rp 10.415.700,00

4. Gaji DKPP

Ketua: Rp 25.866.000,00
Anggota: Rp 23.991.000,00

BACA JUGA:Kurang dari 24 Jam Beraksi, Pelaku Pencurian 5 Unit HP Diringkus Macan Gading

Tunjangan Bawaslu 2024

Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000
Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000
Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000
Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000
Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000
Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000
Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000
Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000

BACA JUGA:Simulasi Kredit Motor Honda Stylo 160, Cicilan Super Ringan

Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000
Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000
Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000
Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000
Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000
Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000
Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000
Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000
Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000

BACA JUGA:Belum Banyak yang Tahu, Ini Gaji dan Tunjangan Penghulu di Indonesia

Fasilitas Bawaslu 2024

Selain menerima gaji dan tunjangan, Bawaslu juga akan diberikan beberapa fasilitas, yaitu:
- Biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan DKPP
- Rumah dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan DKPP
- Kendaraan dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan DKPP
- Jaminan kesehatan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan DKPP

BACA JUGA:Pantas Tajir, Ini Rincian Gaji dan Tunjangan Ketua KPK 2024, Capai 2 Digit

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Terkait Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu selama berlangsungnya Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dikutip dari laman resmi Bawaslu, berikut peran Bawaslu dalam Pemilu:

Tugas Bawaslu

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
- Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
- Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
- Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sumber: