Tuntutan soal UU Cipta Kerja Dikabulkan MK, Para Buruh Sujud Syukur

Dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, MK mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, yang mencakup beberapa poin penting dalam kluster ketenagakerjaan. 

Hakim konstitusi memaparkan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

BACA JUGA:Baru Tahu Ternyata Kecamatan Ini Jadi Lokasi Favorit Aksi Begal di Kota Palembang

Berikut adalah beberapa keputusan penting dari MK yang disambut baik oleh para buruh:

1. Frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) UU Cipta Kerja

MK menyatakan bahwa frasa 'Pemerintah Pusat' dalam pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai "menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja." 

Dengan kata lain, keputusan mengenai TKA harus berada di bawah wewenang langsung Kementerian Tenaga Kerja, untuk memastikan kebijakan tersebut mempertimbangkan kepentingan tenaga kerja lokal.

BACA JUGA:Panduan Lengkap Cara Cetak Bukti PDM Non ASN Bagi Pelamar PPPK Kemenag 2024

2. Tenaga Kerja Asing (Pasal 42 ayat (4))

Dalam pasal ini, MK menetapkan bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan dalam jabatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompetensi sesuai jabatan yang diisi. 

Poin tambahan yang disepakati adalah bahwa kebijakan ini harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 

Keputusan ini diharapkan dapat melindungi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dan mencegah dominasi TKA dalam sektor-sektor yang bisa diisi oleh pekerja Indonesia.

BACA JUGA:Peluang Cuan, Ini Syarat dan Cara Daftar Program Afiliasi YouTube Shopping Terbaru 2024

3. Jangka Waktu Pekerjaan (Pasal 56 ayat (3))

MK memutuskan bahwa jangka waktu perjanjian kerja tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk perpanjangan. 

Sumber: