Ingin Tahu Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah? Begini Cara Cek di LHKPN

6. Melampirkan Bukti Pendukung

Publik juga dapat menyertakan bukti-bukti pendukung, seperti foto atau dokumen lain, dalam laporan tersebut.

File lampiran dapat diunggah dengan ukuran maksimum 6.000 KB untuk mempermudah verifikasi oleh KPK.
Pentingnya Peran Masyarakat dalam Pengawasan

BACA JUGA:Mengejutkan, Video Pidato Wapres Gibran Rakabuming Trending di YouTube

LHKPN bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara.

Denny Setiyanto menjelaskan bahwa LHKPN bukan hanya alat transparansi, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas pejabat negara.

Di hadapan sekitar 100 mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) pada sosialisasi bertema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” yang diadakan pada 21 September 2022 lalu, Denny menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dengan keterbukaan informasi LHKPN, masyarakat bisa menjadi pengawas aktif dan turut serta dalam menjaga integritas pejabat publik.

Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya melihat, tetapi juga melaporkan jika ada ketidakberesan dalam laporan kekayaan pejabat.

BACA JUGA:Gibran Rakabuming Buka Layanan Pengaduan 'Lapor Mas Wapres' di Istana, Ini Jam Operasional dan Nomor WA

Dampak Positif Transparansi Kekayaan Pejabat

Transparansi dalam laporan harta kekayaan pejabat berperan penting dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masyarakat yang dapat mengakses dan menilai kekayaan para pejabat merasa lebih percaya pada sistem pemerintahan yang bersih. Di sisi lain, pejabat juga menjadi lebih berhati-hati dan jujur dalam melaporkan kekayaannya.

Laporan LHKPN juga diharapkan bisa mendorong integritas dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi pada diri pejabat negara, sehingga mereka lebih siap untuk diawasi oleh publik.

Melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintah, program LHKPN ini berpotensi memperkuat pondasi negara yang bebas dari korupsi dan mampu mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Sheila Silvina

Sumber: