Pilu, Bayi Hidrosefalus Terpaksa Ditinggalkan Ibunya di RSUD Masohi Karena Tak Mampu Bayar Persalinan

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Pilu, bayi hidrosefalus terpaksa ditinggalkan ibunya di RSUD Masohi, karena tak mampu bayar biaya persalinan.

Kisah seorang ibu muda berinisial WD yang meninggalkan bayinya di RSUD Masohi, Maluku Tengah, tengah menjadi sorotan. 

WD, seorang wanita berusia 20 tahun, diduga meninggalkan bayinya karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Bayi tersebut dirawat di RSUD Masohi sejak 15 Oktober 2024 karena gejala hidrosefalus.

Menurut Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar, bayi berinisial TO telah menjalani perawatan intensif selama lebih dari satu bulan. 

Namun, pada 7 November 2024, sang ibu pergi tanpa meninggalkan kabar. WD, yang berasal dari Desa Haruru, hingga kini belum kembali untuk menjemput bayinya.

Perjalanan Perawatan Bayi TO di RSUD Masohi

Bayi TO dirawat di ruang Melati RSUD Masohi sejak Oktober 2024. Selama perawatan, pihak rumah sakit memberikan pelayanan normal sesuai prosedur. 

Hidrosefalus, kondisi yang menyebabkan akumulasi cairan berlebih di otak, menjadi alasan utama perawatan bayi tersebut.

“Ia pasien itu dirawat dengan gejala hidrosefalus, pelayanan selama ini jalan normal. Bayi dirawat lebih dari sebulan tapi saat ini sudah bisa keluar. Hanya saja ibunya pergi tanpa kabar hingga saat ini,” ujar Anang Rumuar kepada wartawan di Masohi.

Kendati perawatan medis sudah selesai dan bayi TO diizinkan pulang, WD tidak kembali untuk menjemput anaknya. 

Direktur rumah sakit menduga, ketidakmampuan WD membayar biaya pengobatan menjadi alasan utama mengapa ia meninggalkan bayinya.

Kehidupan Sulit Ibu Muda WD

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa WD adalah seorang ibu muda yang mengurus dua anaknya seorang diri tanpa dukungan suami. WD berasal dari Desa Haruru, Maluku Tengah, dan hidup dalam kondisi ekonomi sulit.

“Terlebih WD memiliki dua anak dan dia mengurusinya sendiri tanpa suami,” ungkap Anang Rumuar.

Kondisi tersebut membuat WD berada dalam tekanan besar. Untuk membantu meringankan beban biaya, pihak rumah sakit sempat menyarankan WD untuk mengurus program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemerintah desa. Namun, hingga saat ini WD tidak memberikan kabar atau melanjutkan proses tersebut.

“Kita sudah sarankan ambil keterangan di Desa, tapi sampai saat ini tidak ada kabar,” ujar Anang.

Langkah Rumah Sakit dan Pemerintah

Sumber: