Pemakzulan Presiden Korsel, Media Korea Utara Sebut Yoon sebagai 'Pemimpin Pemberontakan'

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memulai sidang pertama pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Senin (16/12/2024). Proses ini terkait deklarasi darurat militer yang ia keluarkan sebelumnya, yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. 

Pemakzulan Yoon diajukan oleh parlemen yang didominasi oposisi dan telah disetujui pada Sabtu pekan lalu.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan nasib Yoon—apakah ia dicopot dari jabatan atau dikembalikan ke kursi kepresidenan. 

Dalam sidang pembukaan, keenam hakim Mahkamah Konstitusi menghadiri pembahasan awal terkait prosedur dan pelaksanaan argumentasi hukum. 

Sebagai perbandingan, pada kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye tahun 2017, Mahkamah memulai argumen lisan tiga minggu setelah pemakzulan oleh parlemen dan memutuskan pencopotan Park dalam waktu tiga bulan.

BACA JUGA:Rincian Dana Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025, dari 67 Desa Mana yang Terima Alokasi Terbesar?

Yoon Suk Yeol Hadapi Investigasi

Presiden Yoon juga menghadapi potensi dakwaan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer. Tim investigasi gabungan, yang melibatkan polisi, kementerian pertahanan, dan badan antikorupsi, dijadwalkan akan memanggil Yoon untuk diinterogasi pada Rabu pekan ini. 

Namun, Yoon telah menolak panggilan awal dari kantor kejaksaan dengan alasan masih membentuk tim hukum untuk membela dirinya.

Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon sebelumnya memicu gelombang protes besar-besaran di Korea Selatan. 

Kritikus menilai langkah ini sebagai upaya mempertahankan kekuasaan di tengah merosotnya dukungan politik terhadap pemerintahannya.

BACA JUGA:Siap-siap Nataru, Cek Daftar Sewa Mobil Terbaru, Tarif per Hari Mulai Rp 300 Ribuan

Respons Pemerintahan Sementara

Di tengah krisis politik ini, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menjabat sebagai presiden sementara, berupaya keras untuk menstabilkan situasi. 

Han telah menghubungi Presiden AS Joe Biden melalui telepon, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan Korea Selatan tetap berpegang pada aliansi dengan Amerika Serikat.

Sumber: