Dengan dikuasainya Pulau Jawa, Inggris tidak begitu memperhatikan Bengkulu karena Gubernur Jendral EIC di Calcutta, Lord Minto, memandang Pulau Jawa lebih strategis bagi upaya Inggris memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara
Inggris berkuasa di Pulau Jawa hanya lima tahun (1811-1816) karena berdasarkan London Treaty atau Verdrag van Londen (Perjanjian London) yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814, Inggris berkewajiban menyerahkan kembali wilayah jajahan Belanda yang pernah direbut atau dikuasai oleh Prancis.
BACA JUGA:Bapak dan Anak Putuskan Saling Lapor Polisi
Setelah Pulau Jawa, Maluku, dan daerah lainnya di Nusantara diserahkan kembali ke Belanda, Inggris kembali menjadikan Bengkulu sebagai pusat aktivitas ekonomi dan politik mereka di Nusantara
Bengkulu tidak diserahkan kepada Belanda karena Bengkulu merupakan daerah kekuasaan Inggris yang tidak direbut dari Prancis atau Belanda (Jeekel, 1881; Ranni, 1993).
BACA JUGA:TERKINI, Wabup Kaur Dioperasi, Tragedi Malam Tahun Baru
PERJANJIAN TRAKTAT LONDON BAGI BENGKULU
Berdasarkan Anglo-Dutch Treaty (1814), Inggris menyerahkan Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Nusantara kepada Belanda pada 1816.
PERUNDINGAN TRAKTAT SUMATERA ANTARA INGGRIS DAN BELANDA PADA TAHUN 1871 MASEHI.--
Sejalan dengan itu, Inggris kembali ke Bengkulu dan menjadikan daerah itu sebagai pusat aktivitas perdagangannya di wilayah Asia Selatan dan Pesisir Barat Sumatera.
BACA JUGA:Sudah Dibuka Tidak Tutup Lagi, Ayo Manfaatkan Tol Mumpung Gratis
Pada 1818, Inggris mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Bengkulu.
Saat menginjakkan kakinya di Bengkulu, kondisi hancur akibat tidak terurus oleh EIC dan diperparah oleh bencana gempa bumi.
Thomas Stamford Raffles Menata Kembali Kota Bengkulu--
Sebagai letnan gubernur, Raffles harus membangun kembali Bengkulu yang akan dijadikan sebagai pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara.
BACA JUGA:Pelaku Perampokan di Kepahiang Terlacak, Lebih Dua Orang Ada yang Terluka