BACA JUGA:Desa Lebong Tandai Kaya Harta Karun Emas, Begini Kondisi Masyarakatnya Sekarang
Sedangkan untuk perusahaan lainnya yakni PT Pancasona Jaya Pratama di Solok, dan perusahaan di Pasaman PT Sumber Minera Bersama. Perusahaan itu, kata Herry, sudah memiliki izin, namun belum menggarap potensi yang ada.
"Data dari pemerintah pusat yang kami dapatkan, aktivitas tambang bijih besi nya juga tidak rutin, alasan dari pihak perusahaan yang terkendala dengan biaya produksi tambang, seperti biaya alat dan berbagai hal keperluan lainnya," ucap dia.
Dia menegaskan kondisi yang terjadi saat ini baru sekitar 50% potensi bijih besi di Sumbar yang telah tergarap oleh pihak perusahaan. Dimana melihat dari delapan izin usaha pertambangan (IUP) itu merupakan perusahaan dalam negeri.
"Jadi memang perusahaan dalam negeri yang menggarapnya. Cuma di Pasaman Barat saja yang turut melibatkan Cina, tapi IUP nya dalam negeri," sebutnya.
Adapun izin tambang bijih besi ini berada di pemerintah pusat dan bukan dari pemerintah daerah.
Peran daerah dalam hal ini hanyalah sebagai perantara bagi investor yang berkeinginan untuk menggarap potensi bijih besi. Sehingga pemerintah daerah hanya bisa melihat-melihat saja aktivitas tambang yang terjadi di suatu wilayah.
BACA JUGA:Luar Biasa Harta Karun Emas di Tapanuli Selatan, Jumlahnya Terbanyak Nomor Dua di Indonesia
Itulah informasi potensi harta karun bijih besi 72 juta metrik ton di Sumbar.
(Novan)