BACA JUGA:Ini Rincian Dana Desa 2024 Kabupaten Aceh Utara, Cek Desa Mana dapat Anggaran Paling Besar?
Diketahui, desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul pernah menjadi salah satu desa yang berhasil masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2018, dan meraih gelar Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2021.
BACA JUGA:Tingkatkan Pembangunan Desa, Berikut Rincian Dana Desa Kabupaten Bener Meriah 2024
Wisata alam yang memukau dan kelestarian budayanya dapat dinikmati oleh wisatawan yang mencapai 70.000 orang pada tahun 2023.
Tak hanya desa Nglanggeran, Desa Tepus juga merupakan salah satu dari 144 desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Memiliki total wilayah sebesar 2.851,22 ha yang dihuni oleh 10.027 penduduk.
Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani musiman yang aktif pada musim hujan, dan buruh harian lepas. Namun dengan adanya musim kemarau berkepanjangan, masyarakat desa Tepus khususnya petani, tidak mendapatkan penghasilan.
Hal ini sempat menjadi persoalan yang dihadapi oleh Desa Tepus. Namun dengan komitmen dan solidaritas kuat warga desa, krisis tersebut dapat ditangani melalui pengembangan potensi desa yang berkelanjutan.
“Daerah kami memiliki 12 pantai yang membentang sepanjang wilayah pantai selatan. Kemudian itu menjadi aset dari desa wisata itu tadi. Lalu potensi yang lain ini adat dan juga tradisi. Masyarakat Desa Tepus itu masih sangat erat memegang tradisi, jadi banyak sekali aktivitas adat yang masih dipertahankan,” ujar Hendro Pratopo, S.IP, Lurah Tepus.
Potensi-potensi tersebut berhasil dimanfaatkan dengan baik, sehingga Desa Tepus tercatat telah meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022, dan Kerajinan UMKM Perak yang meraih Juara II ADWI 2022 Kategori Souvenir.
Hendro menjelaskan, kunci pengelolaan dana desa terletak pada orientasi pembangunan dan solidaritas dari warga desa itu sendiri. Konsep pembangunan tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik saja, melainkan juga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik Desa Tepus.
Aspek adat, budaya, UMKM, yang dimiliki menjadi aset berharga yang tidak dapat ditemui di daerah manapun. Hal ini juga memiliki nilai jual dalam ranah pariwisata.
“Dana desa itu bukti bahwa pemerintah itu ada di desa. Ketika dana desa ini diputus, maka tidak ada komunikasi antara pemerintah desa dan pusat. Intinya, dana desa ini masih sangat dibutuhkan,” tutur Hendro.