5. Tunjangan lainnya
Sama seperti PNS, nantinya tunjangan PPPK juga akan dipotong oleh pajak penghasilan. Ketentuan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberian tunjangan PPPK pusat akan dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Sementara tunjangan untuk PPPK daerah akan dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Namun, PPPK tidak akan mendapatkan jaminan pensiun layaknya PNS. Pemerintah menetapkan beberapa jaminan perlindungan lain termasuk jaminan hari tua, kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum.
BACA JUGA:Besaran Gaji untuk CPNS 2024 Lulusan SMA/SMK, Berikut Formasi yang Dibuka
Kemudian, PPPK juga diberikan hak cuti meliputi cuti tahunan sebanyak 12 hari, cuti sakit 1-14 hari, cuti melahirkan paling lama 3 bulan, dan cuti bersama sesuai ketentuan.
Apabila cuti sakit lebih dari 14 hari, maka pegawai harus melampirkan surat keterangan dokter.
Demikian informasi kriteria perangkat desa yang diusulkan masuk kriteria PPPK. Semoga bermanfaat.
Tianzi Agustin