Dengan demikian, kejadian seperti penyalahgunaan dana BOS yang menjadi alasan utama kebijakan cleansing ini dapat dihindari di masa mendatang.
Pemerintah juga diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi guru dan lembaga pendidikan, untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan berpihak pada kesejahteraan guru honorer.
Kebijakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap guru honorer di DKI Jakarta menimbulkan banyak kontroversi dan kritik.
Banyak pihak menilai bahwa langkah ini tidak adil dan merugikan para guru honorer yang telah banyak berjasa dalam dunia pendidikan.
BACA JUGA:Mana yang Lebih Layak Dimiliki? Honor 200 Pro Vs Honor 200
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan berbasis fakta dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan guru honorer.
Pengangkatan mereka menjadi ASN atau PPPK menjadi solusi yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para guru honorer di masa depan.
Pendataan yang akurat dan transparan, serta sistem rekrutmen yang lebih baik, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berpihak pada kesejahteraan dan penghargaan terhadap para guru honorer.
BACA JUGA:Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Cair Juli Termasuk Guru yang Sedang Cuti, Apakah Ada Potongan?
Demikianlah informasi tentang 4 Ribu lebih guru honorer mengalami cleansing! ini alasan Disdik. Semoga bermanfaat.
Tianzi Agustin