Namun di sisi lain, proses pemekaran wilayah menghadapi berbagai permasalahan seperti konflik yang muncul seperti yang terjadi di wilayah Papua, pemenuhan standar pelayanan publik di daerah otonomi baru dan ketersedian sumber daya manusia yang menjalankan tugas di daerah otonomi baru yang belum siap.
Pemekaran wilayah harus berbanding lurus terhadap kesiapan aspek dalam tata kelola pemerintah dan pengelolaan pelayanan publik.
Adanya pemekaran wilayah akan memberikan dampak terhadap seluruh sektor, mulai sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya.
BACA JUGA:Kesaktian Tongkat Pangeran Diponegoro, Dipercaya yang Memegang Berpeluang Menjadi Pemimpin Besar
Selain itu adanya pemekaran wilayah akan berdampak pada tata kelola pemerintahan, dimana hal tersebut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.
Pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu upaya dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih mudah dijangkau.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, diatur syarat yang harus dipenuhi, diantaranya kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
BACA JUGA:Riwayat Tongkat Kiai Cokro Pangeran Diponegoro, Pusaka untuk Perjalanan Spiritual
Selain itu dalam pembentukan daerah harus dipastikan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan.
Tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana menjadi hal penting dalam sistem pelayanan di daerah otonomi baru. Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap kepercayaan publik yang baik, sehingga akan memudahkan proses pembangunan dan akan hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
BACA JUGA:Tongkat Cokro Pangeran Diponegoro yang Pernah Disentuh Anies Baswedan, Ini Kisahnya
Selain itu, sarana prasarana juga menjadi penunjang dalam tata kelola pemerintahan yang akan berdampak pada sistem pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi jarak antara pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
Maka dari itu, pemekaran wilayah perlu memperhatikan sisi sistem pelayanan publik melalui pemenuhan standar pelayanan dalam proses pelayanan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan publik.
BACA JUGA:Ini 5 Kota Termiskin di Pulau Sumatera, Segini Persentasenya, Ada Kotamu?
Itulah tadi nama 38 Provinsi yang ada di Indonesia setelah ditambah dengan Papua Barat Daya yang di Ibukotai oleh Kota Sorong. Semoga informasi ini dapat membantu.