Indonesia Atur Sendiri Harga Sawit, Semoga Membantu Petani

BENGKULU, RBTVCAMKOHA.COM – Walaupun Indonesia salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, namun selama ini harga acuan kelapa sawit mengacu pada MDEX di Malaysia dan Rotterdam di Belanda.

BACA JUGA:Biaya Administrasi 0 Persen, KUR BSI Bisa Cair Rp 50 Juta, Siapkan 3 Syarat Ini

Namun sekarang pemerintah sudah memutuskan akan menentukan sendiri harga kelapa sawit. Artinya tidak lagi mengacu pada MDEX di Malaysia dan Rotterdam di Belanda. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Zulkifli mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk segera menerbitkan harga acuan bursa komoditi sawit. Apalagi persoalan acuan harga ini seringkali di singgung dalam sidang kabinet. Zulhas menargetkan agar harga acuan bursa komoditi sawit paling lambat dilakukan sebelum Juni 2023. 

BACA JUGA:UMKM Disiapkan Pinjaman KUR Rp 36,5 triliun, Ini Sektor yang Diprioritaskan

“Kalau memungkinkan, Juni itu bisa sudah terpampang di layar bahwa kita punya patokan harga,” kata Zulkifli Hasan.

Selain kelapa sawit, pemerintah juga berencana menerbitkan harga acuan bursa komoditas lain seperti karet, kopi, dan lada. Sementara harga acuan bursa komoditas timah, sudah dimiliki oleh Indonesia. “Kalau dulu kan selalu ya kalau pagi-pagi di radio ada, kopi dunia, harga lada dunia. Sekarang ini patokannya nggak ada di kita dan kewenangan yang dimiliki Bappebti nanti kita akan coba usahakan bertahap dari sawit, karet, dan sebagainya,” ujar Zulhas. 

BACA JUGA:14 Jenis BBM Kompak Turun, hanya Mobil Jenis Ini Bisa Isi BBM Pertalite, Cek Harga Terbaru Hari Ini

Sebelumnya Malaysia tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa, sebagai balas dendam atas peraturan deforestasi  Uni Eropa yang diberlakukan pada 6 Desember 2022 lalu. “Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia akan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas peraturan deforestasi baru blok tersebut,” kata Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof.

BACA JUGA:Modus Baru Bobol Rekening, Buka Link Undangan Pernikahan di WhatsApp Tabungan di Rekening Lenyap, kok Bisa?

Dalam undang-undang terbaru Uni Eropa, pembelian CPO akan dibatasi karena menilai perkebunan kelapa sawit salah satu penyebab kerusakan hutan. Undang-undang ini kemudian dibalas Malaysia dengan ancaman menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa, termasuk produk turunnya.

Tim Liputan

Sumber: