Cara Mudah Jadi CPNS, Daftar di Komnas HAM, Ini Formasi, Syarat dan Cara Pendaftarannya

10. Tempat Penempatan: Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara.

11. Organisasi Terlarang: Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

12. Narkotika: Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

13. Tato dan Tindik: Tidak bertato atau bekas tato dan tindik pada bagian tubuh selain telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

BACA JUGA:Ini 10 Jurusan Kuliah yang Banyak Bikin Mahasiswa Drop Out, Prodi Mana Saja?

14. Pengabdian: Bersedia mengabdi pada Kementerian PANRB dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS.

Syarat Khusus

Selain syarat umum, ada juga syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh pelamar, yaitu:

1. Pas Foto: Pas foto formal terbaru dengan latar belakang warna merah.

2. Kartu Identitas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti Sementara KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

3. Surat Lamaran: Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diketik menggunakan komputer, ditandatangani, dan dibubuhi e-meterai. Format surat lamaran dapat diunduh melalui [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) atau pada lampiran II pengumuman.

BACA JUGA:Setjen Wantannas Buka 64 Formasi CPNS 2024, Ini Kualifikasinya, Segera Daftar

4. Surat Pernyataan: Surat pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai. Format surat pernyataan dapat diunduh melalui https://sscasn.bkn.go.id atau pada lampiran III pengumuman.

5. Ijazah: Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, harus memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Transkrip Nilai: Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sumber: