Iklan dempo dalam berita

Beberapa Kendaraan Dilarang Pemerintah Isi Pertalite Mulai Tahun Ini, Mengapa? Begini Penjelasannya

Beberapa Kendaraan Dilarang Pemerintah Isi Pertalite Mulai Tahun Ini, Mengapa? Begini Penjelasannya

Alasan pemerintah melarang pemakaian pertalite--

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Beberapa kendaraan dilarang pemerintah isi Pertalite mulai tahun ini, mengapa? Begini Penjelasannya.

Berdasarkan wacana pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi, daftar kendaraan yang tidak diizinkan untuk mengisi Pertalite akan segera ditetapkan. 

Pemerintah terus memperhatikan masalah pembatasan BBM bersubsidi, yang baru-baru ini mencakup Pertalite dan Solar untuk sebagian jenis kendaraan. 

Larangan ini sesuai dengan revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 191 Tahun 2014 yang membahas tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. 

BACA JUGA:Sekolah Kedinasan Bisa Jadi PNS! Berikut Daftar Jurusan Sekolah Kedinasan

Revisi Perpres ini diharapkan dapat segera terbit dalam waktu dekat untuk memastikan subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran.

Menurut anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman, langkah pembatasan BBM subsidi dianggap penting mengingat kuota BBM bersubsidi pada tahun 2023 masih cukup besar. 

Pertalite, misalnya, memiliki kuota sebesar 32.56 juta kilo liter (KL), sementara minyak solar sebesar 17 juta KL. 

Oleh karena itu, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperketat agar lebih tepat sasaran, terutama mengingat masih banyak kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi, tetapi masih menggunakan Pertalite maupun Solar.

Di sisi lain, regulasi mengenai kriteria kendaraan yang tidak diizinkan untuk menggunakan BBM Pertalite akan terus disempurnakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui serangkaian pembahasan internal. 

BACA JUGA:Jadwal Buka Puasa Wilayah Bengkulu, Palembang dan Surabaya Sabtu 16 Maret 2024

Meskipun begitu, beberapa usulan telah diajukan dan akan segera dibahas lebih lanjut.

Menurut Menteri ESDM, Arifin, pembahasan terkait hal ini sudah dimulai dan akan diperinci dalam pertemuan minggu depan.

Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah penggunaan BBM subsidi seperti Pertalite.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: