Sudah Selingkuh Selama 6 Bulan, Warga Kaur Digrebek Istri Sah, Begini Hukum Pelakor dalam Islam dan UU

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang wanita bersuami, padahal diketahuinya bahwa ia dalam keadaan tidak berdaya atau tidak sadar, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

BACA JUGA:Viral Oknum Polisi Tembak Debt Collector, Begini Prosedur Penarikan Kendaraan oleh Leasing

Pasal 287 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang wanita bersuami, padahal diketahuinya bahwa ia karena penyakit jiwa tidak mampu menentukan kemauannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 288 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang wanita bersuami, padahal diketahuinya bahwa ia karena pengaruh minuman keras atau obat-obatan tidak mampu menentukan kemauannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

BACA JUGA:Kumpulan Fakta Tentang Polisi yang Tembak DC di Palembang, Begini Cara Mengatasi DC Melakukan Penarikan Paksa

Selain itu, pelakor juga bisa dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap suami atau isteri yang melakukan perzinahan dapat dituntut oleh suaminya atau isterinya untuk bercerai.” 

BACA JUGA:Buntut Panjang Kasus Aiptu FN yang Laporkan Balik DC, Ini 4 Syarat Penarikan Paksa Kendaraan Leasing

Dalam hal ini, pelakor dapat dianggap sebagai pihak ketiga yang ikut bertanggung jawab atas perzinahan tersebut. Dan untuk dapat menjerat pelakor dengan pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang dirugikan. 

Yakni adanya bukti kuat dan sah tentang hubungan terlarang antara pelakor dan pasangan orang lain, seperti surat, foto, video, rekaman suara, saksi mata, atau hasil tes DNA.

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Bagikan Seribu Takjil dan Buka Pasar Murah di Rumah Restorative Justice Pantai Panjang

Adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi atau kejaksaan.

Adanya pengadilan yang memutuskan bahwa pelakor bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan di atas.

Sumber: