Pemkab Bengkulu Utara Raih Penghargaan Best Practice dari BKKBN

BENGKULU UTARA, RBTVCAMKOHA.COM – Predikat Kabupaten Best Practice se-Indonesia dalam penggunaan pemutakhiran pendataan keluarga berencana nasional, diraih Kabupaten Bengkulu Utara.

Apresiasi dan penghargaan ini diterima langsung Bupati Bengkulu Utara, Mian di Menara Danareksa Jakarta Pusat Selasa lalu. Penghargaan diberikan dalam acara forum data keluarga nasional, diseminasi hasil pemutakhiran pendataan keluarga dan verifikasi validasi data keluarga berisiko stunting tahun 2023.

Dalam acara ini, Bupati Mian juga ditunjuk menjadi pemateri utama. Dalam pemaparannya Bupati Mian menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam penggunaan data pk-22.

BACA JUGA:Sering Diadopsi, Berikut 7 Ras Kucing Paling Popular di Indonesia, Tidak hanya Kucing Persia

Bupati Mian juga mengaku telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh satuan kerja di daerah, untuk melaksanakan penggunaan data pk-22, untuk berbagai program prioritas daerah.

Program prioritas yang dimaksud diantaranya rumah tidak layak huni, akses pelayanan sanitasi, perluasan akses air minum, ketahanan pangan dan program strategis daerah lainnya.

Dan seluruh satuan kerja telah bekerja secara sinergi untuk menangani program strategis daerah, yang termasuk juga di dalam program tersebut yaitu penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem.

Pada kesempatan lain Bupati Mian menyampaikan, membangun daerah harus diawali dengan adanya pendataan. Bupati juga mengucapkan rasa syukur sebab penggunaan data pk-22 tahun 2022 oleh Pemkab Bengkulu Utara menjadi yang terbaik dan mendapat predikat Best Practice tahun 2023. Selanjutnya pendataan pk-22 ini akan tetap menjadi acuan pembangunan di daerah.

BACA JUGA:Bank Sinarmas Buka Lowongan Kerja Terbaru 2 Desember, Berikut Posisi yang Ditawarkan

“Kalau membangun, memimpin, mengelola pemerintahan itu kunci utamanya adalah pendataan. Alhamdulillah pendataan keluarga tahun 2022, kita termasuk yang terbaik. Dan kita mendapatkan kesempatan untuk testimony best practice. Sehingga data PK 22 menjadi intervensi dalam pembangunan,” jelas Bupati Bengkulu Utara, Mian.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sendiri merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.

Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memfokuskan program Pemutakhiran hasil Pendataan Keluarga 2021 pada tahun 2023 (PK-23) di 13.263 desa. 

BACA JUGA:Banyak Tujuan Wisata di Kota Bengkulu, Tarif Hotelnya hanya Rp 200 Ribuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Sumber: